Memuat...
Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk, S.H. dan Wakil Wali Kota Tomohon Sendy G. A. Rumajar, S.E., M.I.Kom. menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tomohon Tahun anggaran 2027 yang dilaksanakan di ruang sidang Kantor DPRD Kota Tomohon, Senin, 10 Agustus 2026.
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tomohon Drs. Johny Runtuwene didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon Donald Pondaag dan Jefry Polii, S.I.K.
Dalam Sambutan dari Wali Kota Tomohon, “penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD kota Tomohon tahun anggaran 2027 pada hari ini merupakan tahapan penting dalam rangkaian proses penyusunan apbd tahun anggaran 2027. kesepakatan ini mencerminkan adanya komitmen, kesamaan persepsi, serta sinergi antara pemerintah dan dprd dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. KUA dan PPAS bukan semata-mata merupakan dokumen administratif dan teknis penganggaran, tetapi menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap sumber daya keuangan daerah diarahkan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat kota tomohon. penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 telah mempertimbangkan berbagai dinamika dan tantangan pembangunan, baik pada tingkat nasional, regional maupun daerah. berbagai aspek strategis, seperti kondisi perekonomian, kapasitas dan kemampuan fiskal daerah, arah kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pembangunan provinsi sulawesi utara, serta prioritas pembangunan kota tomohon, menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan penganggaran daerah. sejalan dengan hal tersebut, penyusunan kebijakan penganggaran tahun anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung tema pembangunan kota tomohon, yaitu “percepatan transformasi pembangunan inklusif melalui penguatan sdm, ekonomi daerah dan ketahanan lingkungan.” tema ini mencerminkan komitmen pemerintah kota tomohon untuk mempercepat pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian daerah, serta terjaganya kelestarian dan ketahanan lingkungan. Dengan berpedoman pada tema tersebut, kebijakan anggaran tahun anggaran 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meletakkan fondasi pembangunan kota tomohon yang inklusif, berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
pimpinan dan anggota dprd yang terhormat, dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2027, kita harus menyadari bahwa ruang fiskal daerah memiliki keterbatasan. struktur pendapatan daerah masih membutuhkan dukungan yang kuat dari transfer pemerintah pusat. oleh karena itu, optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi salah satu agenda penting yang harus terus kita lakukan. peningkatan pad tidak boleh hanya dipahami sebagai upaya meningkatkan target penerimaan, tetapi harus dilakukan melalui perbaikan kualitas pelayanan, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah secara produktif, penguatan basis data wajib pajak dan wajib retribusi, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha. pada sisi belanja, kita juga harus semakin selektif. setiap alokasi anggaran harus memperhatikan skala prioritas, kewajiban pemerintah daerah, pemenuhan pelayanan dasar, belanja yang bersifat mandatory, kebutuhan pembangunan infrastruktur, serta keberlanjutan program-program prioritas daerah. termasuk di dalamnya adalah pengelolaan belanja pegawai yang harus dilakukan secara cermat dan berkelanjutan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. kita harus memastikan bahwa struktur belanja daerah tetap memberikan ruang yang memadai bagi pembangunan dan pelayanan publik. Demikian pula dengan kebijakan pembiayaan daerah, harus dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga kesinambungan fiskal untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
sidang paripurna dprd yang terhormat, APBD tahun anggaran 2027 pada hakikatnya harus menjadi instrumen untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, program prioritas yang telah disepakati harus dikawal sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Kita tidak ingin anggaran hanya terserap secara administratif, tetapi harus menghasilkan output dan outcome yang terukur. Dalam mewujudkan hal tersebut, sinergi dan kemitraan antara pemerintah kota tomohon dan dprd kota tomohon menjadi sangat penting. setiap tahapan pembahasan hendaknya senantiasa dilandasi semangat keterbukaan, komunikasi, dan saling menghargai dalam menjalankan fungsi serta kewenangan masing-masing. perbedaan pandangan, masukan, dan dinamika yang muncul dalam proses pembahasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. namun, di atas berbagai perbedaan tersebut, kita memiliki tujuan dan tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan setiap kebijakan dan anggaran daerah benar-benar diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota tomohon.
hadirin yang kami hormati, atas nama pemerintah kota tomohon, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dprd kota tomohon, khususnya badan anggaran DPRD, yang telah bersama-sama melakukan pembahasan secara konstruktif terhadap rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027. apresiasi yang sama saya sampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah beserta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja dalam menyiapkan dokumen dan memberikan dukungan selama proses pembahasan. penandatanganan nota kesepakatan pada hari ini hendaknya tidak berhenti sebagai sebuah proses formal, tetapi menjadi komitmen bersama untuk melaksanakan apbd tahun anggaran 2027 secara konsisten, bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada hasil. selanjutnya, berdasarkan kebijakan umum apbd dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027 yang telah disepakati bersama ini, kami akan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penyusunan rancangan apbd tahun anggaran 2027 yang akan diajukan ke dprd untuk di bahas bersama. kita berharap seluruh proses tersebut dapat berjalan dengan baik, tepat waktu, dan tetap menjaga kualitas perencanaan serta penganggaran daerah.
Dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E. M.E., Perwakilan Polres Tomohon, Perwakilan Kodim 1302/Minahasa, Perwakilan BIN Tomohon, Anggota DPRD Kota Tomohon dan Jajaran Pemerintah Kota Tomohon.
#TomohonHebat
