Memuat...
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Tomohon yang berlangsung di lantai 3 Kantor Walikota Tomohon hari ini (28/03) dibuka oleh Wakil Walikota Tomohon Ibu Syerly Adelyn Sompotan (SAS).
SAS dalam kesempatan tersebut sekaligus membawakan materi Berjudul Optimalisasi Evaluasi Pengawasan Realiasasi Anggaran (EPRA) Kota Tomohon. Beliau mengatakan Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2013 lalu telah beberapa kali melakukan spending review untuk menekan inefisiensi penggunaan anggaran di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “Kecenderungan yang terjadi menurut penelitian Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yakni masih banyaknya pemerintah daerah yang membuat perencanaan anggaran secara tidak matang dan terkesan hanya asal buat. Bila praktek tersebut terus dilakukan dampaknya tidak akan bagus kepada daya efektifitas dari instrumen fiskal untuk mencapai tujuan nasional,” ujar SAS.
Sejak tahun 2015 lalu, pemerintah RI melalui keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD yang disebut TEPRA; terbentuk dimaksudkan agar perbaikan kualitas anggaran dan perencanaannya dapat terjadi perbaikan di tahun-tahun berikutnya.
Kecenderungan penyerapan anggaran belanja yang menumpuk pada akhir tahun masih terjadi berulang setiap tahunnya. Secara makro hal ini akan berakibat terhadap pertumbuhan perekonomian, inefisiensi kegiatan, serta adanya pemborosan dalam penggunaan dana tanpa memperhatikan hasil.
Salah satu dari lima tugas utama TEPRA sebagaimana amanat Presiden RI Joko Widodo adalah; tim membangun sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang sederhana, mudah diakses, handal dan tepat waktu.
“Untuk itu, saya perintahkan kepada tim EPRA untuk berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon agar segera menyelesaikan aplikasi sistem pelaporan serapan anggaran walaupun kita tahu bersama infrastruktur teknologi dan informasi kita masih dalam proses pengadaan tahun ini, saya percaya Dinas Kominfo mampu melaksanakannya seperti yang dilaksanakan untuk e-musrenbang dan e-proposal dengan keterbatasan namun berjalan dengan baik sesuai harapan,” demikian Sompotan.
