Memuat...

PEMKOT TOMOHON TERIMA KUNKER SEKRETARIAT KABINET RI

Tomohon – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon mendapat perhatian dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab RI) lewat Kunjungan Kerja (Kunker) Asisten Deputi Bidang Hankam Kominfo Setkab RI, Edwin J. H. Wuisang dan rombongan di Ruangan Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Kamis 24/08.
Kunjungan kerja ini diterima oleh Walikota Tomohon yang diwakili oleh Asisten Perekonomian, Ronni Lumowa, S.Sos, M.Si didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tomohon, Hengkie Y. Supit, SIP sebagai Perangkat Daerah tujuan kunker di Pemerintah Kota Tomohon berdasarkan surat Setkab RI Nomor B.647/Polhukam-4/08/2017 perihal Kunjungan Kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi arahan Presiden.
Arahan Presiden dimaksud adalah arahan pada rapat terbatas tanggal 29 Desember 2016 mengenai penguatan strategi komunikasi publik Pemerintah dan militansi peran humas untuk tampil ofensif. Hal ini berkaitan erat denfan pelaksanaan komunikasi publik didaerah, menangkal kabar bohong/hoax dan pengelolaan konten media sosial.
Berdasarkan penyampaian Asisten Deputi tersebut diatas bahwa maksud dan tujuan kunker ini untuk mendapatkan data dan informasi terkait pengelolaan komunikasi publik Pemerintah dan memperoleh masukan komprehensif mengenai pengelolaan komunikasi publik Pemerintah sebagai bahan rekomendasi dalam pelaksanaan fungsi analisis di bidang komunikasi dan informatika.
Pemerintah Kota Tomohon melalui Asisten Perekonomian menyambut baik kunjungan kerja ini karena merupakan bentuk perhatian Pemerintah Pusat terhadap Pemkot Tomohon.
Selanjutnya Kepala Dinas Kominfo dalam pemaparannya melaporkan kondisi pengelolaan media komunikasi publik Pemkot Tomohon bahwa :
1. Pemkot Tomohon melakukan penyebarluasan informasi publik melalui berbagai saluran komunikasi seperti : media massa, media online (website dan media sosial resmi Pemerintah), surat menyurat (kertas dan elektronik) ataupun berupa spanduk dan poster.
2. Dinas Komunikasi dna Informatika dalam pelaksanaan komunikasi publik bersinergi dengan Bagian Humas dan Protokol Setda kota Tomohon dalam penyebarluasan informasi publik.
3. Penanganan berita bohong/hoax diantisipasi dengan memberikan informasi klarifikasi kepada masyarakat melalui media komunikasi publik milik Pemerintah.
Adapun rekomendasi yang diberikan yaitu penguatan SDM kehumasan serta pengelolaan komunikasi publik melalui sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan dari Pemerintah Pusat agar menjangkau daerah (Kab/Kota).
Bersama hadir dalam Kunker ini dari rombongan Setkab RI yaitu Analis Polhukam Bid Kominfo Buheti, Analis Polhukam Bid. Pemdes dan Orda Alwin J. Hamonagan dan Lusianan Simanjuntak dari Seksi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana. Turut hadir pula Para Kepala Bidang Diskominfo dan Para Kepala Sub Bagian pada Bagian Humas dan Protokol.
sumber : Diskominfo
Bagikan...