Memuat...

PEMKOT TOMOHON DUKUNG PROGRAM PRESIDEN UNTUK PERCEPATAN BERUSAHA BAGI MASYARAKAT

Dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengumumkan kebijakan ekonomi tentang Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Gedung Bursa Efek Indonesia yang terletak di kawasan SCBD, Kamis (31/8).
Berita ini di peroleh dari siaran pers Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Bid Ekonomi RI), Fatah Heliantina pada hari itu. Dijelaskannya dalam siaran pers tersebut bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola Pemerintahan yang baik.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam peroses perizinan dan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). “Selain itu, kebijakan ini bertujuan menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan serta memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (single submission),” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, yang menjelaskan lebih detil tentang kebijakan ini.
Tujuan yang ingin dicapai ini dilatarbelakangi kondisi pelayanan saat ini yang belum optimal. Misalnya saja, perizinan masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi, sekuensial (berurutan), belum seluruhnya menggunakan teknologi informasi (online), waktu penyelesaian dan biaya perizinan yang tidak jelas, serta paradigma di tubuh birokrasi sendiri sebagai “pemberi izin” dan belum “melayani”.
Dalam hal ini Pemerintah Kota Tomohon di Tahun 2017 telah mengupayakan pelaksanaan pelayanan publik termasuk segala macam perizinan dalam satu Gedung Pusat Pelayanan Publik Kota Tomohon (eks Kantor Walikota Tomohon). “Hal ini dapat memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien” ungkap Koordinator Gedung Pelayanan Publik Kota Tomohon, Hengkie Y. Supit, SIP sekaligus Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Lanjutnya, Menyambung siaran pers tersebut yang menyatakan bahwa seluruh proses Single Submission dan PTSP dilakukan dalam 1 gedung. Maka Pemerintah Kota Tomohon sedang memperbaharui segala sistem jaringan untuk menuju pelayanan publik yang terintegrasi.
Dalam upaya Pemerintah Pusat untuk melakukan percepatan pelaksanaan, Pemerintah Kota Tomohon telah mendukung program tersebut,tutup Kadis. Adapun Perpres dan realisasinya akan dilakukan dalam 2 tahap.
Tahap Pertama dengan output (keluaran):
1) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk pengawalan dan penyelesaian hambatan perizinan dalam pelaksanaan berusaha (end to end)
2) Penerapan perizinan checklist pada KEK, FTZ, Kawasan Industri, dan Kawasan Pariwisata
3) Penerapan perizinan dengan penggunaan data sharing
4) Waktu pelaksanaan Tahap Pertama yaitu dengan pembentukan dan pelaksanaan Satgas- satgas akan bertugas untuk tahun 2017 dan seterusnya.
Tahap Kedua dengan output (keluaran):
1) Reformasi peraturan perizinan berusaha
2) Penerapan Sistem Perizinan Berusaha
3) Tahapan ini akan berlangsung sejak tahun 2017 dan akan berjalan berkesinambungan.
sumber : Bagian Humas dan Protokol
Bagikan...