Komitmen Diskominfo Tomohon, Jalankan e-Government dan Smart City

Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman, SE.Ak dan Syerly Adelyn Sompotan meletakkan pelaksanaan e-government menuju Smart City sebagai salah satu Fokus Utama Program Dedicated tahun 2016-2021 berdasarkan Visi dan Misi Kota Tomohon. Penandatanganan MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi langkah awal komitmen Pemerintah Kota Tomohon dalam mengupayakan pemerintahan yang baik dan bersih, serta akuntabel.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tomohon yang dinahkodai oleh Hengkie Y. Supit, SIP, berkomitmen kerja untuk menunjang pelaksanaan Smart City dimaksud sambil mengingatkan kembali apa yang dikatakan Andlian Nasution selaku Koordinator Tim Koordinasi dan Supervisi (KORSUP). Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi pada pertemuan KickOff Meeting Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang dilaksanakan di Kota Palu beberapa waktu lalu, bahwa pelaksanaan workshop KPK di Surabaya Desember 2016 lalu merupakan upaya KPK dalam rangka menjembatani Pemerintah Daerah dengan beberapa daerah seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo untuk membuka jalan kepada daerah-daerah terundang termasuk Kota Tomohon dalam membangun e-government dengan biaya murah dan terintegrasi. “Kami fasilitasi Anda untuk memperoleh aplikasi-aplikasi secara gratis dari Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, silahkan manfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut, kalaupun bisa dari aplikasi-aplikasi tersebut dikembangkan sendiri, ataupun dijadikan sebagai trigger untuk membangun aplikasi sendiri dengan biaya murah”, kutip Kepala Dinas menerangkan materi verbal Andlian Nasution. Lanjutnya mereka tidak merekomendasikan daerah untuk membeli aplikasi kepada pihak manapun, dan mempersilahkan berkoordinasi dengan Kota Surabaya, Kabuapten Sidoarjo, BPKP dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan kementerian terkait yang sudah menyiapkan aplikasi-aplikasi untuk pelaksanaan e-government yang baik.

Pemanfaatan e-government dan smart city ini merupakan amanat UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar fungsi-fungsi pemerintahan berjalan efektif. Pelayanan publik dilakukan oleh instansi pemerintahan atau korporasi dalam memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. 
Dalam menunjang pelayanan tersebut di tahun 2017 Pemmerintah Kota Tomohon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sudah menganggarkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan server terpusat. “Perangkat Daerah diharapkan untuk tidak mengedepankan egosentris sektoral dalam membangun infrastruktur jaringan maupun sistem informasi, hal ini dimaksudkan agar sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat terintegrasi antar perangkat daerah,” ujar Supit.

Menurutnya, jika seluruh Perangkat Daerah terintegrasi dalam satu jaringan memiliki filosofi kebersamaan yakni setiap aset informasi yang dimiliki menjadi milik bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama. “Kiranya setiap Perangkat Daerah tidak melaksanakan pengadaan infrastruktur dan aplikasi serta server dan perangkat lainnya secara sendiri-sendiri atau dapat berkoordinasi dengan Diskominfo agar pemerintah daerah tidak terjadi pemborosan anggaran dan kesulitan mengintegrasikan sistem pengawasan terpusat sebagaimana amanat KPK serta aturan yang berlaku. Dengan terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika di seluruh Indonesia sebagaimana amanat UU No 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah, maka diharapkan dapat mengakomodir pelaksanaan e-government dan penyediaan layanan informasi publik yang terintegrasi. Adapun beberapa keuntungan sistem terpusat yakni; 1) Penggunaan perangkat server menjadi sangat efisien. 2) Standarisasi mudah diterapkan. 3) Sistem keamanan lebih terjamin. 4) Sebagai sarana aplikasi multiuser. 5) Availability atau ketersediaan layanan lebih terjamin.” tegas Supit.
Maka dari itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tomohon berkomitmen untuk pelaksanaan program dimaksud dan sementara mengerjakannya baik dari sisi regulasi, administrasi, infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung dalam menggerakkan pelaksanaan e-government menuju Smart City di Kota Tomohon.

“Memang perlu waktu dan usaha yang keras dalam penggerjaannya, tapi kami sementara mengerjakannya, seperti fondasi dan regulasi sedang dibuat, pembangunan infrastruktur sedang dalam proses, aplikasi-aplikasi dasar sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Kominfo, dan terus berkomitmen untuk mengintegrasikan program-program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat Kota Tomohon sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku,” tutup Supit.